Benang Merah itu Bernama Demokrasi

Dari rusuk-rusuk bambu atap rumah, kelelawar keluar memenuhi langit Keraton Lokapala yang mulai gelap, mengantar matahari yang telah sepenuhnya turun dengan anggun di sisi barat Kotaraja. Surub. Langit boleh gelap, tapi suasana masih begitu riuh, orang-orang berdiri di pinggir jalan, mengantar rombongan besar keraton yang hendak menuju hutan.

Di antara arak-arakan, ada seorang tua berambut putih, berpakaian serba putih, berikat-kepala yang juga putih. Adalah Begawan Wisrawa, dulunya raja Lokapala, kemudian memilih hidup menjadi pertapa di senja usianya. Dengan menyerahkan tahta kepada Raden Danapati, anaknya, Sang Begawan sepenuhnya melepas diri dari hal-hal keduniawian. Wisrawa cuma ingin sedekat mungkin dengan Sang Hyang Widhi Wasa.

Cerita di atas, boleh jadi cuma ada di dongeng wayang belaka, dan Indonesia bukan Lokapala. Vice versa. Lakon yang terjadi di negeri kita tercinta, makin kemari justru orang-orang tua saling rebutan kuasa tanpa merasa perlu segan pada uban di kepala sendiri. Pulang dari kantor dengan badan lelah seharian kerja, sepanjang jalan disuguhi poster kampanye warna-warni memamerkan wajah-wajah tua yang tak terlalu rupawan. Lu lagi, lu lagi. Orang-orang itu saja sedari dulu.

Sudah tua itu sepantasnya minandhita,[1] introspeksi agar makin dekat dengan Yang Maha Memberi Hidup, melucuti diri dari segala ingin keduniawian. Tapi poster di pohon-pohon dan tiang listrik menunjukkan, makin tua umur, makin ambisius mengejar pangkat. Pemandangan dari kaca jendela bus kota itu seringkali membuat saya bertanya, “sudahlah Pak Tua, mbok ya tahu diri, mau cari apa lagi? Kegagalan macam apa lagi yang mau kalian buktikan?”

Seorang teman yang duduk bersebelahan di bus tiba-tiba memancing obrolan, rupa-rupanya dia baru saja membaca dua berita menarik tentang petani di twitter. Berita pertama dari Forum Masyarakat Petani Pati Selatan (FMP2S), yang mengancam memboikot pajak dan pemilu apabila aspirasi mereka terkait distribusi pupuk tidak ditanggapi DPRD.[2] Berita kedua dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), yang mengancam melakukan pembangkangan politik jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (RPP Tembakau) disahkan.[3]

Sama-sama petani, sama-sama berdemo, sama-sama mengancam memboikot pajak dan pemilu, cuma sebab saja yang beda. Teman tadi berujar layaknya kiyai sepuh yang sedang berfatwa, bahwa mereka cuma petani yang tak paham dengan apa yang mereka lakukan, tak sadar konsekuensi yang mengikuti di belakang. Pemilu adalah prasyarat demokrasi, dan pajak adalah kontribusi untuk mendukung kesejahteraan bersama, maka memboikot keduanya adalah dzolim.

Dilengkapi dalil-dalil yang berat cum diplomatis, teman tersebut berargumen khas anak kuliahan par excellence. Saya sendiri tak sepakat jika yang demikian dianggap sebagai pemberontakan terhadap negara yang harus dimusuhi, terlebih dipandang sebelah mata: cuma petani ini, tidak terpelajar, tidak berhak menyampaikan pendapat, apalagi protes. Cuma harus manut.

Bukan hendak oposisi dengan pemerintah, tapi menurut saya, dua berita itu harusnya bisa jadi cermin, introspeksi kembali seimbang-tidaknya hak dan kewajiban dalam dialektika bernegara. Dari protes petani, pajak, dan pemilu, benang merah yang dapat kita tarik adalah “demokrasi”. Karena tentu ada beda antara pajak di negara demokrasi, dengan upeti di negara feodal (kerajaan). Terlebih soal pemilu.

Negara demokrasi ibarat perusahaan besar, yang rakyat adalah pemiliknya, dan pemerintah selaku manager yang dipercaya menjalankan perusahaan untuk kepentingan rakyat. Sementara negara kerajaan, semua yang ada dalam garis yurisdiksi adalah hak milik raja, rakyat cuma diizinkan menumpang hidup atas “kebaikan hati” sang raja, karenanya raja berhak menarik upeti sebagai “uang sewa” tanpa rakyat boleh menuntut apapun.

Beda antara pajak dengan upeti ada dalam itikad menghadirkan spirit demokrasi. Definisi pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) nyata-nyata tersurat, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan jika bicara pemilu, sepenuhnya benar memang prasyarat mutlak bagi sebuah negara yang mengklaim diri demokratis. Negara tak layak disebut demokrasi jika tak mengadakan pemilu, tapi adanya pemilu bukan jaminan negara telah menjalankan demokrasi. Pemilu hanya semata upaya, agar demos tetap pemilik kratos, agar negara jadi republik, kembali ke publik.

Dan soal demo para petani, ancaman memboikot pajak dan pemilu, idealnya dilihat sebagai bentuk kesadaran politik. Artinya mereka bukan lagi golongan masyarakat yang pasif karena minimnya akses informasi dan pendidikan, cuma boleh narima ing pandum dalam hubungan antara warga negara dengan negara per se, seperti stereotype selama ini. Dan ini prestasi.

Prestasi? Ya! Pertama, mengancam memboikot pajak, artinya mereka sepenuhnya sadar bahwa pajak adalah kewajiban mereka terhadap negara, tapi di dalamnya terkandung hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara. Meski Undang-Undang menyebut “tidak mendapatkan imbalan langsung”, namun tujuan pajak tetap “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berangkat dari sini, harusnya bisa menjadi pemahaman bersama, bahwa tuntutan mereka sangat relevan: hak kemakmuran yang dijanjikan oleh Undang-Undang.

Kedua, dengan mengancam memboikot pemilu, artinya mereka juga paham bahwa pemilu adalah konsekuensi logis atas negara yang mengaku demokratis, bahwa minat masyarakat akan pemilu adalah indikator berhasil-tidaknya sebuah negara menjalankan demokrasi, yang juga harus menjadi pelajaran bagi pemenang pemilu sebagai pembuat kebijakan berikutnya. Kesadaran semacam ini harusnya terus dipupuk, bukan justru dimatikan. Mereka bukan tidak mau membayar pajak atau mengikuti pemilu kok, cuma menagih kewajiban negara.

Obrolan kami dalam bus kota sore itu akhirnya bermuara pada kesimpulan, rasanya sudah bukan zamannya lagi birokrat menyepelekan orang-orang seperti petani, bertingkah layaknya priyayi[4] yang paling terpelajar sendiri di antara jelata, snob yang merasa sedang berdiri di atas tingginya menara gading imajiner sehingga selalu memandang orang lain lebih rendah. Saru. Tidak sepantasnya dan jelas sudah kuno.

Jurangmangu, 16 September 2013

Catatan Kaki:

1. Berlaku prihatin layaknya pendeta/pertapa, dari kata dasar “pandhita”,
2. Petani Ancam Boikot Pajak, sumber: Ortax, diakses 15 September 2013,
3. Petani Tembakau Ancam Tak Ikut Pemilu dan Bayar Pajak, sumber: Republika Online,
diakses 15 September 2013,
4. Sebutan bagi orang terhormat, pribumi yang menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia-
Belanda